Banyak hal yang harus dikritisi ketika Pemerintah akhirnya menaikkan harga BBM. Tetapi berikut ini beberapa alternatif dari para ahli, yang seharusnya bisa dipertimbangkan untuk segera diberlakukan:

 

  1. Hedging (lindung nilai) atas harga minyak, seperti yang digulirkan oleh Sunarsip (Bisnis Indonesia, 27 Maret 2008). Hedging merupakan transaksi lindung nilai di mana pihak yang akan melindungi nilai komoditas/keuangannya membayar sejumlah premi kepada pihak lain untuk melindungi nilai keuangan ataupun komoditasnya terhadap volatilitas pasar;
  2. Menghapus praktek percaloan di bidang migas, efisiensi, pembenahan struktur dan sistem pengelolaan migas;
  3. Nasionalisasi perusahaan-perusahaan bidang migas dan pertambangan. Bagaimana mungkin kita (rakyat Indonesia) hanya mendapat 30% dari kekayaan miliknya yang dieksploitasi oleh pengusaha asing, ataupun pribumi yang kapitalis?;
  4. Penghematan anggaran belanja secara konsisten, termasuk penghematan pemakaian energi terutama di kantor-kantor Pemerintah;
  5. Penggunaan bahan bakar alternatif, terutama non fosil (dan bukan nuklir);
  6. Pengefektivan APBD yang mengendap dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, yaitu sejumlah Rp. 146 triliun pada tahun 2007. Dan hampir setengah APBN ternyata tak terserap. Bagaimana mungkin uang rakyat tersebut didiamkan—untuk dinikmati bunganya saja—sementara kebutuhan masyarakat semakin sulit dipenuhi?;
  7. Pemberlakuan pajak progresif terhadap komoditas yang booming, seperti ditawarkan oleh Drajat Wibowo. Pajak progresif juga diberlakukan atas pajak penghasilan agar kapitalis-kapitalis tak getol menimbun harta di antara kemiskinan rakyat banyak;
  8. Peningkatan produktivitas dan pemberdayaan sektor riil. Kebijakan ekonomi dan perbankan selama ini tak banyak menyentuh sektor ini, justru makin mengeliminirnya;
  9. Penjadwalan ulang utang luar negeri. Jelas, bahwa seharusnya Pemerintah tidak menambah utangnya lagi seperti utang Rp. 19,7 triliun pada World Bank pada tahun ini dan Rp. 58 triliun pada tahun 2009. Dan bahkan secara ekstrim adalah penghentian pembayaran utang BLBI dan obligasi rekapitalisasi perbankan dan bunganya;

 

Tentu dibutuhkan tak sekedar keberanian untuk mengambil kebijakan-kebijakan tersebut.