Hari Anti Kemiskinan Sedunia

17 Oktober. Hari Anti Kemiskinan Sedunia. Tidak ada yang terlalu khusus dengan hari ini. Beberapa aksi menuntut pemerataan pembangunan, penghidupan yang layak, alokasi 20% APBN untuk pendidikan sebagaimana dimandatkan Konstitusi, kesetaraan gender. Semua tentang anti kemiskinan.

 

Tapi toh, penggusuran tetap saja terjadi. Atas kaum termarginal. Atas nama pembangunan, ketertiban, pemukiman illegal, membahayakan, atau dalih apa pun yang digunakan oleh mereka—sebagian kecil rakyat Indonesia—yang kebetulan sedang menikmati kekuasaan. Kekuasaan yang korup. Bahkan kriminalisasi terhadap mereka yang terpaksa mempertahankan hidupnya dengan perjuangan yang mungkin memang tak pernah harus dikerjakan oleh ‘yang lainnya’ itu. Pemukiman illegal yang dianggap membahayakan di Bantaran Sungai Ciliwung misalnya. Digusur pada hari ini. Lebaran hari ke-6 untuk umumnya Muhammadiyah atau hari ke-5 secara nasional.

 

Tapi bukankah ini tidak melulu pemukiman yang illegal, yang membahayakan, yang dimiliki kaum termarginal dan semakin termarginalkan. Tidak sekedar demi pembangunan. Ini adalah kecarutmarutan sistem yang sudah sangat bobrok. Busuk, tetapi tetap dinikmati dengan upaya perbaikan yang minim. Sangat minim.

 

Sistem. Lantas, bukankah lebih tepat untuk menyebutnya “Pemiskinan”. Pemiskinan struktural. Globalisasi, WTO, ketergantungan pada ekonomi global–pasar internasional, impor, dan terlalu banyaknya kebijakan pemerintah yang semakin mengukuhkan ketimpangan. Pengurangan–pencabutan subsidi terutama atas BBM, kenaikan tarif listrik, komersialisasi pendidikan, bahkan penundukan pada HaKI, menjadi sedikit contoh dari ketidakberpihakan sistem. Kekayaan negeri ini masih saja dinikmati, dieksploitasi oleh sebagian sangat kecil orang. Lihatlah nasib kaum pekerja kita. Bukankah tiap hari kita dijejali dengan pemberitaan aksi buruh yang menuntut pembayaran THR, upah yang menunggak sekian bulan, upah yang di bawah standar penghidupan yang layak, bahkan PHK yang tidak memberikan uang pesangon, atau outsourcing.

 

Lantas, lihat pula nasib kaum petani kita. Menjadi sedemikian ironis ketika kelaparan dan gizi buruk justru terjadi di negeri agraris yang subur nan kaya ini. Contoh yang ekstrim, NTB, dimana gizi buruk menimpa balita-balitanya sementara pemegang kebijakan justru menggunakan APBD untuk ke Australi dengan alasan studi komparatif, dan bahkan untuk menyelenggarakan sebuah konser!

 

Dan skala nasional. Kebijakan impor beras. Sebuah langkah insidental yang menutup mata terhadap pupuk yang mahal, infrastruktur pertanian yang tidak memadai, fluktuasi harga yang tidak berpihak pada produsen kecil itu, permainan harga oleh para tengkulak, demikian juga kelangkaan lahan pertanian akibat dikonversikan menjadi kawasan industri, kawasan pemukiman elite, tempat wisata, bahkan lapangan golf. Sengketa tanah yang juga kerap mewarnai. Tanah Adat (Tanah Ulayat) yang dieliminir keberadaannya oleh perusahaan swasta, ataupun perusahaan negara. Tanah pertanian rakyat yang dirampas karena tidak ada bukti pemilikan yang dianggap sah.

 

Itu hanya sebagian kecil. Posman Sibuea telah menuliskan banyak hal tentang hak atas pangan yang seharusnya menjadi hak setiap rakyat, yang dilindungi Konstitusi. 16 Oktober kemarin, Hari Pangan Sedunia. Tetapi itu belum dinikmati oleh sekian puluh juta rakyat di negeri ini, dan sekian ratus juta di bumi ini.

 

Seorang kawan bicara tentang secercah asa yang hampir mati tenggelam oleh sinisme. Keadilan. Keadilan yang tidak ditafsirkan sepihak oleh Penguasa. Oleh mereka yang kebetulan hari ini menikmati dominasi atas sebagian besar yang lain. “Keadilan” yang tidak dengan mengeliminir keadilan yang lain. Mungkin ini sedikit utopis. Terlalu utopis bagi sebagian orang, bahkan. Tapi bukankah harapan akan perubahan yang selalu menjadi lebih baik bukanlah sesuatu yang salah. Bukanlah sesuatu yang lantas dipinggirkan karena ketakutan untuk menantang arus. Sebuah penyerahan diri yang kemudian menjadikannya benar-benar hanya sebagai mimpi siang bolong. Bagaimana jika kita serukan, ”Kita harus lakukan perubahan! Bagaimana jika kita bersama lakukan perbaikan!”

 

Dini hari, 21 Oktober 2007