Putusan MK atas JR BPK tentang UU KUP

 

Kamis, 15 Mei 2008, Mahkamah Konstitusi memutuskan tidak menerima pengajuan judicial review atas UU KUPerpajakan yang dilakukan oleh BPK sebagai lembaga auditor eksternal.

 

Sedikit kronologis dari pengajuan JR ini adalah sebagai berikut:

BPK mengajukan permohonan uji materiil atas pasal 34 ayat (2a) UU KUP. Pasal ini menyatakan bahwa pejabat atau tenaga ahli pajak dapat memberikan keterangan kepada lembaga negara yang memiliki kewenangan pemeriksaan keuangan negara harus ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dan pada prakteknya selain Menkeu tidak pernah memberikan izin, dokumen yang didapatkan BPK hanyalah dokumen-dokumen yang bersifat umum—bukan dokumen yang dijadikan sebagai dasar pencatatan. Prosedur ini—menurut pemohon (BPK)—dinilai mengurangi kewenangan konstitusional BPK sebagai lembaga auditor eksternal atas setiap keuangan negara, yang bebas dan mandiri berdasar pasal 23E ayat (1) UUD 1945.

 

Dalam putusannya, MK menyatakan pengajuan JR BPK tersebut tidak dapat diterima karena tak terpenuhinya syarat kerugian kewenangan konstitusional pada BPK atas pasal 34 ayat (2a) UU KUP yang diuji materiilkan tersebut. Argumen MK lebih berdasar perbenturan antara dua kepentingan hukum yang sama-sama dilindungi konstitusi yaitu kepentingan hukum berupa hak konstitusional wajib pajak (WP) atas harta bendanya sebagaimana dimaksud Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, dengan kewenangan konstitusional BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara secara bebas dan mandiri berdasar pasal 23E ayat (1) UUD 1945. Padahal, alasan perlindungan hak konstitusional WP (kerahasiaan WP) telah dibantah BPK karena BPK tidak akan memeriksa pembukuan WP atau mengkoreksi dan menetapkan kewajiban pajaknya. Dan pada dasarnya BPK juga terikat dengan prinsip melindungi kerahasiaan WP tersebut.

 

Dan anehnya, hal mengenai “pembentukan UU yang tidak memenuhi ketentuan UUD 1945” dan/atau “materi muatan UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945” (pasal 51 ayat (3) UU MK), tidak cukup dibahas dalam putusan MK tersebut (dan juga dalam permohonan JR BPK?)—meskipun MK memang telah menyebut adanya ketidakharmonisan UU terkait keuangan negara tersebut. Padahal, bukankah materi muatan pasal 34 ayat (2a) UU KUP bisa dianggap bertentangan dengan UUD 1945 setidaknya terhadap dua pasal, yaitu pasal 23E ayat (1) tentang BPK sebagai lembaga auditor eksternal keuangan negara yang bebas dan mandiri, dan pasal 23 ayat (1) tentang prinsip pengelolaan keuangan negara yang harus dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang termasuk di dalamnya adalah pajak, yaitu berdasar pasal 23A, yang merupakan sumber terbesar dalam APBN (70%).

 

Agaknya disinilah kemudian substansi permasalahan kemudian bergeser pada hal-hal prosedural. Dalam siaran pers BPK tanggal 27 Februari 2008, meskipun menyebut bahwa alasan pengajuan JR adalah pasal 34 ayat (2a) UU KUP telah mereduksi kewenangan konstitusional BPK yang dimandatkan oleh UUD 1945, tetapi agaknya BPK justru “terjebak” pada hal-hal yang lebih bersifat prosedural. Hal ini bisa dilihat dari permohonan BPK agar MK memutuskan dua hal. Yaitu penyederhanaan prosedur pemeriksaan BPK atas penerimaan negara dari pajak, dan diperluasnya jenis informasi perpajakan yang dibutuhkan BPK (bukan memohon MK agar memutus pasal 34 ayat (2a) UU KUP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat).

 

Selain itu BPK menolak bahwa substansi pengajuan JR tersebut sebagai sengketa kewenangan antara BPK sebagai lembaga negara yang diberi mandat oleh UUD 1945 untuk mengaudit setiap keuangan negara, dengan Depkeu/Ditjen Pajak yang dianggap mengurangi kewenangan pengauditan pajak oleh BPK tersebut—yang justru bisa diajukan melalui pengajuan SKLN kepada MK.

 

Atas permasalahan ini, selanjutnya MK mengusulkan legislative review yang dilakukan DPR untuk menjamin harmonisasi undang-undang yang berkaitan dengan keuangan negara. Dan sementara menunggu proses tersebut, MK mengusulkan pengaturan dalam sebuah MoU antara BPK dan Depkeu tentang pemeriksaan pajak.

 

Padahal jika berbicara harmonisasi UU, bukankah ketidakharmonisan seperti dicontohkan dalam UU BPK, UU KUP dan Paket UU Keuangan Negara, juga terjadi pada produk hukum DPR terkait dengan kekuasaan kehakiman. Bagaimana kemudian kewenangan pengawasan KY direduksi oleh MK, dan termasuk oleh MA yang beberapa kali secara arogan menyatakan bahwa KY hanyalah berfungsi mengawasi hakim-hakim selain hakim agung. Selain itu KY hanya difungsikan untuk memberikan rekomendasi dalam pemilihan hakim, tetapi tindak lanjut rekomendasi tersebut tak jelas. Dan agaknya tawar-menawar kepentingan ini terus diperdebatkan dalam penyusunan revisi atas UU Kekuasaan Kehakiman tersebut.

 

Jika demikian, bukankah tawaran legislative review atas UU terkait dengan keuangan negara tersebut juga kemudian lebih sebagai kompromi berbagai kepentingan? Dan apakah termasuk di dalamnya kepentingan rakyat? Agaknya, meskipun itu adalah keharusan, tetapi masih menjadi sebuah mimpi ketika kita berharap akan terpenuhinya transparansi dan akuntabilitas, terutama di sektor-sektor strategis dan vital. Strategis dan vital dalam pengelolaan dan pemenuhan hak-hak rakyat. Tetapi sekaligus strategis dan vital sebagai ajang untuk melakukan tindakan dan kebijakan koruptif.

 

Tetapi bagaimanapun, upaya untuk meningkatkan terpenuhinya transparansi dan akuntabilitas badan publik harus terus dilakukan. Selain alternatif pengajuan SKLN, bukankah pengajuan uji materiil masih dimungkinkan lagi atas pasal 34 ayat (2a) UU KUP, karena putusan MK tersebut belum mengenai “materi muatan UU” (baru mengenai subjek pemohon JR, yaitu BPK)? (***)

Silahkan download:

alasan_jr. pdf: Alasan pengajuan JR

jr_bpk_uupajak:

putusan_mk_bpk_vs_pajak

 

Semoga bermanfaat…

 

Sebuah Interview Fiktif

 

Aduh, beberapa hari ini apa yang telah kau lakukan? Surat itu telah kau terima hari Kamis siang, dan jadwal telah kau lihat Sabtu. Kenapa malah mendiamkan diri! Padahal, Kamis esok harus psikotest tertulis, dan mungkin esoknya adalah diskusi kelompok dan wawancara. Psikotest kan tidak perlu dipelajari, lebih ke kepribadian…

Memang. Tapi kau perlu belajar tentang lembaga itu sendiri supaya persiapan dirimu lebih mantap dan paham, terutama tentang motivasi, visi dan misi, yang kemungkinan akan ditanyakan. Sekarang aku tanya, apa istimewanya lembaga itu?

Hehe…itu pertanyaan mudah. Jelas, bahwa lembaga itu satu-satunya yang diberi kewenangan konstitusional untuk memeriksa keuangan negara, asal—dimana—dan untuk apa. Jadi, ia punya independensi untuk menjadi lembaga auditor eksternal keuangan negara…

Baik, coba kaitkan fungsi tersebut dengan gerakan pemberantasan korupsi.

Ng…setidaknya ia merupakan lembaga negara yang secara strategis dan vital—selain KPK—dalam upaya pemberantasan korupsi. Pemeriksaan oleh lembaga itu—terutama terhadap keuangan pemerintahan pusat dan daerah—merupakan indikator awal ada tidaknya tindakan korupsi di sana. Dengan hasil audit tersebut, akan terkuaklah sebuah penyimpangan asal dan untuk keperluan apa keuangan negara tersebut. Dan temuan awal tim auditor negara ini seharusnya ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.

Lantas? (Diam). Hanya itu? (Bingung).

Akhir-akhir ini pernah dengar judicial review UU KUP yang diajukan BPK ke MK? (Ya). Coba jelaskan, dan bagaimana pendapatmu?

JR ini bermula dari UU KUP pasal 34 ayat (2a) karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945 pasca amandemen, yang mengurangi kewenangan konstitusional BPK dalam pemeriksaannya terhadap penerimaan pajak. Juga bertentangan dengan paket UU Keuangan Negara dan UU BPK. Selain prosedur audit perpajakan yang dipersulit dan membutuhkan izin dari Menkeu, BPK juga dibatasi kewenangannya hanya mengenai dokumen yang bersifat umum, bukan dokumen pokok yang dibutuhkan untuk pengauditan. Padahal, pengauditan dari lembaga eksternal diperlukan untuk memeriksa kinerja pejabat perpajakan dan Wajib Pajak (sistem self-assesment), termasuk ada tidaknya penggelapan pajak. Dengan terciptanya akuntabilitas dan transparansi perpajakan ini, selain dapat meningkatkan penerimaan negara dari pajak (70%!), kontrol terhadap penggunaan pajak (supaya tidak dikorup) tersebut juga bisa meningkatkan kepercayaan rakyat pada pengelola negara, hehe… Jadi, dengan alasan-alasan tersebut, saya setuju dong dengan langkah BPK mengajukan uji materiil UU KUP. Terutama supaya kasus Asian Agri yang satu koma tiga triliun itu dapat diketahui sejak awal dan segera ditindak…

Begitu? Lantas, apa lagi? (Bingung lagi. Aduh… apa ya? )

Tentang penempatan. Rekruitmen kali ini adalah untuk daerah-daerah di timur sana. Bagaimana kalau ditempatkan di Papua?

Saya tidak mau. Ogah! (Bibir pewawancara spontan membuka dan membulat, untung tanpa suara).

Jadi, kalau kamu ditempatkan di Papua, kamu tidak mau? Kamu kan sudah setujui penempatan di seluruh Indonesia, di awal seleksi ini?

Memang. Tapi kecuali Papua. Ng…dan Sulawesi yang rusuh itu. Dan NTT yang kelaparan…dan Kalimantan yang suka kebakaran hutan… dan Sumatera yang sering gempa. Mm… Jawa juga sering banjir, air…lumpur… padat banget pula!

Lho, kok ngaco!? Itu artinya kamu tidak cukup siap! Memang kamu inginnya dimana?! Mau enaknya saja!! (Kali terakhir, pewawancara dan yang diwawancarai berbarengan melongonya. Memang interview yang aneh.)

*** hehe…sebuah tulisan iseng yang fiktif. Karena kenyataannya tidak demikian, baik itu pewawancara maupun yang diwawancarai.

9 April ’08