Drupadi dan Kartini

 

DRUPADI

Majalah Tempo Edisi. 10/XXXIIIIII/30 April – 06 Mei 2007

SIAPAKAH yang mendengar suara Drupadi ketika ia diseret pada rambutnya yang panjang ke balairung perjudian itu? Semua. Semua mendengar. Tapi tak ada yang menolongnya.

Yudhistira, suaminya, yang telah kalah dalam pertaruhan, membisu. Juga Arjuna. Juga Nakula dan Sadewa. Hanya Bima yang menggeratakkan gerahamnya dalam rasa marah yang tertahan, hanya Bima yang berbisik, bahwa Yudhistira telah berbuat berlebihan, karena bahkan pelacur pun tak dipertaruhkan dalam pertandingan dadu. ”Ketika kau jadikan kami, adik-adikmu, barang taruhan, aku diam, karena kau, kakak sulung, adalah tetua kami. Kami bahkan rela jadi budak ketika kau kalah. Ketika kau jadikan dirimu sendiri barang pembayaran, kami juga diam, karena kau sendirilah yang menanggungnya. Tapi apa hakmu mengorbankan Drupadi di tempat ini? Apa hakmu, Kakakku?”

Yudhistira membisu. Semua hanya menyimak, juga para pangeran di arena itu, juga Baginda Destarastra yang—dalam gelap matanya yang buta—toh pasti mendengar, dan menyaksikan, malapetaka yang tengah terjadi: para Pandawa telah menerima tantangan berjudi para Kurawa, dan Yudhistira yang lurus hati itu dengan mudah kalah, oleh Sangkuni yang pintar, sampai milik penghabisan. Harta telah ludes. Kerajaan telah terambil. Adik-adiknya telah tersita. Juga dirinya sendiri, yang kini duduk bukan lagi sebagai orang merdeka. Lalu Drupadi, putri dari Kerajaan Pancala yang terhormat itu….

Bersalah apakah wanita ini, kecuali bahwa ia kebetulan dipersunting putra Pandu? Dursasana, yang matanya memerah saga oleh mabuk, oleh kemenangan dan berahi, menyeretnya pada rambut. ”Budak!” seru bangsawan Kurawa itu seraya mencoba merenggutkan kain Drupadi. ”Hayo, layani aku, budak!” Suara tertawa—kasar dan aneh karena gugup—terdengar di antara hadirin. Sangkuni ketawa. Duryudana ketawa. Karna ketawa.

Bima, mendidih sampai ke ruas jantungnya, gemetar, mencoba menahan katup amarah, menyaksikan adegan kemenangan dan penghinaan itu. Api seperti memercik dari wajahnya, dan tinjunya yang kukuh mengencang di ujung lengan, tapi Arjuna menahannya. ”Apa boleh buat, Bima,” kata kesatria tengah Pandawa ini, ”merekalah yang menang, mereka tak menipu, dan Yudhistira tahu itu—perjudian ini juga sejak mula tak ditolaknya.”

”Baiklah, baiklah,” sahut Bima. ”Jangan tegur aku lagi. Tapi dengarlah sumpahku” (dan ia tiba-tiba berdiri, mengeraskan suaranya hingga terdengar ke segala penjuru). ”Hai, kalian, dengarlah sumpahku: kelak, dalam perang yang menentukan antara kita di sini, akan kurobek dada Dursasana dengan kuku-kuku tanganku” (dan suara Bima terdengar seperti raung, muram, menggeletar), ”lalu akan kuminum darahnya, kuminum!”

Balairung seolah baru mendengarkan petir menggugur. Beberapa bangsawan Kurawa mendeham mengejek—bukankah ancaman Bima itu omong kosong, karena ia secara sah telah jadi budak—tapi sebagian tiba-tiba merasa ngeri: rasanya memang sesuatu yang tak pantas telah terjadi di tempat terhormat ini.

Tapi, siapakah yang akan menolong Drupadi?

Sekali lagi, Dursasana mencoba menanggalkan kain dari tubuh istri Yudhistira itu. Kain terlepas…. Tapi entah mengapa, laki-laki perkasa itu tak kunjung berhasil menelanjangi wanita yang bingung dan pasrah itu. Mungkin ada keajaiban dari langit, mungkin Dursasana terlalu meradang oleh nafsu, mungkin anggur telah memuncak maraknya di kepala: di depannya, ia seakan-akan menghadapi berlapis-lapis kain yang menjaga kulit yang lembut itu. Tiap kali selembar terenggut oleh tangannya yang gemetar, tiap kali pinggul Drupadi seolah tertutup kembali. Dan Dursasana, pada klimaksnya, terkapar.

Ruangan agung itu seolah-olah melepas napas: memang ada sesuatu yang melegakan ketika adegan yang menekan saraf itu berakhir begitu hambar. Tapi tidak: persoalan Drupadi belum selesai. Dan kini wanita itu datang, setengah merangkak, ke hadapan para bangsawan tua yang selama ini menyaksikan semuanya dengan mata sedih tapi mulut tertutup.

”Paduka, berhakkah Yudhistira mempertaruhkan diri hamba, berhakkah dia merasa memiliki diri hamba, ketika ia tidak memiliki lagi diri dan kemerdekaannya?”

Kali ini Resi Bhisma—yang termasyhur arif dan ikhlas itu—menjawab, ”Aku tak tahu, Anakku. Jalan darma sangat subtil. Mana yang benar, mana yang tidak, bahkan orang yang paling bijaksana pun kadang-kadang hanya menduga. Cobalah kau tanya Yudhistira sendiri.”

Tapi tak ada ucapan yang terdengar. Hanya, saat itu, di luar menggores jerit burung, dan suara anjing menyalak, dan langit malam seperti retak. Agaknya sesuatu, yang bukan termasuk dalam ruang judi para raja itu, yang bisa menjawab: tak seorang pun dapat memiliki orang lain, juga dalam kemenangannya yang sah. Berlapis-lapis batas tetap memisahkan antara Drupadi dan penaklukan, antara hamba dan tuan. (Goenawan Muhamad, ***)

 

SURAT

Majalah Tempo Edisi. 09/XXXIIIIII/23 – 29 April 2007

Kartini tak dikenal. Sebuah lagu yang memujanya dan dinyanyikan tiap 21 April menyebutkan betapa ”harum namanya”. Ia memang telah jadi aikon sejak dasawarsa awal abad ke-20, sebelum Bung Karno dikenal di pelbagai mimbar. Tapi Kartini lebih merupakan ”pokok” ketimbang ”tokoh”.

Ia sendiri memilih untuk berlindung. ”…aku ingin [menulis di surat kabar] tapi tidak dengan namaku sendiri. Aku ingin tetap tidak dikenal… di Hindia ini”—begitulah tulisnya dalam surat bertanggal 14 Maret 1902.

Ia seakan-akan memakai cadar. Ayahnya, sang Bupati Jepara yang mencintainya dan dicintainya itu, menjaga agar hal itu seterusnya demikian. Bapak itu gagal, sebab akhirnya Kartini mau tak mau dikenal. Tapi itu tak menyebabkan ia terjangkau orang ramai. Dengan catatan: ”cadar” sebetulnya bukan kiasan yang tepat di sini. Lebih baik dikatakan, Kartini bertatarias.

Ia tak sepenuhnya tak terlihat. Ia memperkenalkan diri dan mengisahkan harapan dan kemurungannya kepada sejumlah orang lewat surat-menyurat. Praktis hanya dengan korespondensi itu kita tegakkan Kartini sebagai tokoh. Atau lebih tepat sebagai pokok. Sebab Kartini tetap mengelak untuk disimak siapa sebenarnya dia.

Danilyn Rutherford pernah menelaah hal ini dalam sebuah esai, ”Unpacking a National Heroine: Two Kartinis and Their People”, dalam jurnal Indonesia yang terbit di Cornell University; ia membandingkan buku S. Soeroto, penulis Kartini, Sebuah Biografi, dan Pramoedya Ananta Toer, yang menulis Panggil Aku Kartini Saja. Kesimpulannya: semua tulisan tentang ”pendekar kaumnya” ini hanya tafsir, dan tiap tafsir merupakan hasil ”penetrasi politik tertentu ke dalam teks tertentu”.

Yang tak dibahas adalah bahwa jarak antara ”Kartini-yang-sebenarnya” dan ”Kartini-dalam-tafsir” justru terjadi karena medium yang dipilih Kartini sendiri.

Seandainya ia menulis catatan harian, dan kita bisa menemukannya….

Di sebuah kesempatan lain pernah saya katakan catatan harian adalah curahan konfesional tanpa pastor. Dalam medium ini, sang penulis masuk dan diam di sebuah ruang komunikasi yang paling intim, tapi juga berada dalam ruang pikiran dan imajinasi yang hampir tanpa batas. Tak ada orang lain. Atau orang lain itu (seperti dalam catatan harian Anne Frank) diciptakannya sendiri dan berada di bawah ampuannya: teman bicara imajiner itu tak bisa menjawab.

Kecuali bila seseorang sadar bahwa catatan hariannya suatu ketika akan dibaca orang, ia praktis bebas dari tatapan orang lain. Ia tak berada di pentas.

Ia akan berada di pentas menghadapi orang banyak jika ia jadi sosok media massa. Tapi ada paradoks dalam teknologi Guttenberg dan kapitalisme-cetak: media massa itu menjangkau sebuah audiens yang besar, ia bisa luas didengar, tapi ia juga membuat seseorang rentan. Sang penulis bisa merasa dalam kekuasaan. Tapi ia juga dalam sorotan yang tak bisa dikendalikannya.

Sebab ia tak mengenal audiensnya dengan akrab. Ia hanya menduga-duga, baik tingkat informasinya maupun potensinya menerima informasi baru, baik nilai-nilainya maupun kecemasannya.

Ketidakpastian inilah agaknya yang menyebabkan Kartini gentar dan mengelak. Ia memilih berkorespondensi antarteman.

Dalam korespondensi, ada seorang lain yang nyata, yang bisa bertanya dan bereaksi. Orang lain itu juga dapat diidentifikasikan, dan dari sini lebih mungkin terjalin keakraban.

Tapi apa boleh buat, keakraban itu mengandung ambivalensi.

Ini tampak dalam surat-menyurat Kartini dengan Stel-la Zeehandelaar. Perempuan muda dari Belanda ini ”sahabat pena”-nya. Persahabatan itu terjalin, tapi di antara kedua penulis surat terbentang jarak ribuan kilometer. Keduanya hanya dihubungkan dengan sebuah instrumen kecil untuk menyampaikan kata-kata: ”pena”.

Itu sebabnya Stella—yang surat-suratnya tak pernah diketemukan—tampil sebagaimana Kartini merautnya dengan pena itu. Juga sebaliknya: kepada Stella, Kartini merepresentasikan diri terbatas sebagai respons terhadap surat sahabatnya. Ia bernegosiasi, dengan menggunakan bahasa yang ia pelajari, untuk menyesuaikan dan mengubah persepsi, untuk merumuskan identitas atau memodulasi identitas itu, untuk memilih apa yang dikatakannya dan apa yang tak dikatakannya.

Itu sebabnya, dalam surat-surat Kartini, ungkapan ekspresif silih berganti dengan kalimat yang menjelas-jelaskan. Kehangatan dan keakraban silih berganti dengan rasa berjarak. Stella, yang disebutnya ”pasangan jiwa”, tetap seorang asing.

Dengan kata lain, ke arah Stella, Kartini memakai rias. ”Panggil aku Kartini saja,” tulisnya—sebuah kalimat yang mungkin lebih merupakan cara Kartini untuk memudahkan Stella memahami dan menerima dirinya, seraya memudahkan dirinya sendiri dalam memilih identitas. Apa arti ”Raden Ajeng” bagi seorang Belanda yang pengertiannya tentang aristokrasi berasal dari sejarah Eropa? Apa arti gelar itu bagi seorang gadis Jawa yang tahu dirinya tak 100% berdarah ningrat?

Kepada Stella Kartini mengatakan, ”Ibuku masih sangat terhubung dengan Kerajaan Madura.” Tapi Kartini tahu, dan Stella tidak, bahwa ”Ibu” di sini bukanlah ibunya sendiri, melainkan ibu tirinya, permaisuri Bupati Jepara. Status ibu kandung Kartini, seorang dari kelas bawah, hanyalah selir.

Tapi haruskah semua jelas tentang sebuah aikon? Bahkan sebagai aikon, orang dapat membacanya secara bertentangan. Dalam lagu karya W.R. Supratman itu ia disebut ”pendekar bangsa, pendekar kaumnya”, tapi yang bagi saya menyentuh dalam sosok Kartini justru dirinya yang terbelah: ia menjerit dan sebab itu didengar, ia korban dan sebab itu jadi lambang. Kita tahu akhirnya ia gagal: seorang penentang poligami yang mati muda sebagai seorang madu. Tapi kegagalan itulah yang menunjukkan betapa tak adilnya sistem tempat ia hidup—dan Indonesia pun berteriak, ”Jangan, jangan lagi!” (Goenawan Muhamad, ***)

 

Sedikit Tulisan:

Kedua ”Catatan Pinggir” di atas, adalah tentang dua tokoh perempuan. Pengawalan Drupadi dalam penggalan Mahabaratha di atas bisa menjadi sebuah latar belakang perjuangan Kartini—dan perempuan-perempuan lainnya. Bagaimana sekarang???

Tan Malaka, Tagore, dan …

 

Tan Malaka, Sejak Agustus Itu…

SAYA bisa bayangkan pagi hari 17 Agustus 1945 itu, di halaman sebuah rumah di Jalan Pegangsaan, Jakarta: menjelang pukul 09:00, semua yang hadir tahu, mereka akan melakukan sesuatu yang luar biasa.

Hari itu memang ada yang menerobos dan ada yang runtuh. Yang runtuh bukan sebuah kekuasaan politik; Hindia Belanda sudah tak ada, otoritas pendudukan Jepang yang menggantikannya baru saja kalah. Yang ambruk sebuah wacana.

Sebuah wacana adalah sebuah bangunan perumusan. Tapi yang berfungsi di sini bukan sekadar bahasa dan lambang. Sebuah wacana dibangun dan ditopang kekuasaan, dan sebaliknya membangun serta menopang kekuasaan itu. Ia mencengkeram. Kita takluk dan bahkan takzim kepadanya. Sebelum 17 Agustus 1945, ia membuat ribuan manusia tak mampu menyebut diri dengan suara penuh, ”kami, bangsa Indonesia”–apalagi sebuah ”kami” yang bisa ”menyatakan kemerdekaan”.

Agustus itu memang sebuah revolusi, jika revolusi, seperti kata Bung Karno, adalah ”menjebol dan membangun”. Wacana kolonial yang menguasai penghuni wilayah yang disebut ”Hindia Belanda” jebol, berantakan. Dan ”kami, bangsa Indonesia” kian menegaskan diri.

Sebulan kemudian, 19 September 1945, dari pelbagai penjuru orang mara berduyun menghendaki satu rapat akbar untuk menegaskan ”kemerdekaan” mereka, ”Indonesia” mereka. Bahkan penguasa militer Jepang tak berdaya menahan pernyataan politik orang ramai di Lapangan Ikada itu.

Dua tahun kemudian, meletus pertempuran yang nekat, sengit, dan penuh korban, ketika ratusan pemuda melawan kekuatan militer Belanda yang hendak membuat negeri ini ”Hindia Belanda” kembali. Dari medan perang itu Pramoedya Ananta Toer mencatat dalam Di Tepi Kali Bekasi: sebuah revolusi besar sedang terjadi, ”revolusi jiwa—dari jiwa jajahan dan hamba menjadi jiwa merdeka….”.

Walhasil, sebuah subyek (”jiwa merdeka”) lahir. Agaknya itulah makna dari mereka yang gugur, terbaring, tinggal jadi ”tulang yang berserakan, antara Krawang dan Bekasi”, seperti disebut dalam sajak Chairil Anwar yang semua kita hafal. Subyek lahir sebagai sebuah laku yang ”sekali berarti/sudah itu mati”, untuk memakai kata-kata Chairil lagi dari sajak yang lain. Sebab subyek dalam revolusi adalah sebuah tindakan heroik, bukan seorang hero.

Dalam hal ini Tan Malaka benar: ”Revolusi bukanlah suatu pendapatan otak yang luar biasa, bukan hasil persediaan yang jempolan dan bukan lahir atas perintah seorang manusia yang luar biasa.”

Tan Malaka menulis kalimat itu dalam Aksi Massa yang terbit pada 1926. Dua puluh tahun kemudian memang terbukti bahwa, seperti dikatakannya pula, ”Revolusi timbul dengan sendirinya sebagai hasil dari berbagai keadaan.”

Itulah Revolusi Agustus.

Tapi kemudian tampak betapa tak mudahnya memisahkan perbuatan yang heroik dari sang X yang berbuat, yang terkadang disambut sebagai ”hero” atau ”pelopor”. Sebab tiap revolusi digerakkan oleh sebuah atau sederet pilihan + keputusan, dan tiap keputusan selalu diambil oleh satu orang atau lebih. Dan ketika revolusi hendak jadi perubahan yang berkelanjutan, ia butuh ditentukan oleh satu agenda. Ia juga akan dibentuk oleh satu pusat yang mengarahkan proses untuk melaksanakan agenda itu.

Sekitar seperempat abad setelah 1945, Bung Karno, yang ingin menegaskan bahwa Revolusi Agustus ”belum selesai”, mengutarakan sebuah rumus. Ia sebut ”Re-So-Pim”: Revolusi-Sosialisme-Pimpinan. Bagi Bung Karno, revolusi Indonesia mesti punya arah, punya ”teori”, yakni sosialisme, dan arah itu ditentukan oleh pimpinan, yakni ”Pemimpin Besar Revolusi”.

Tan Malaka tak punya rumus seperti itu. Tapi ia tetap seorang Marxis-Leninis yang yakin akan perlunya ”satu partai yang revolusioner”, yang bila berhubungan baik dengan rakyat banyak akan punya peran ”pimpinan”.

Bahwa ia percaya kepada revolusi yang ”timbul dengan sendirinya”, hasil dari ”berbagai keadaan”, menunjukkan bagaimana ia, seperti hampir tiap Marxis-Leninis, berada di antara dua sisi dialektika: di satu sisi, perlunya ”teori” atau ”kesadaran” tentang revolusi sosialis; di sisi lain, perlunya (dalam kata-kata Tan Malaka) ”pengupasan yang cocok betul atas masyarakat Indonesia”.

Di situ, ada ambiguitas. Tapi ambiguitas itu agaknya selalu menghantui agenda perubahan yang radikal ke arah pembebasan Indonesia.

—

TAK begitu jelas, apa yang dikerjakan Tan Malaka pada Agustus 1945. Yang bisa saya ikuti adalah yang terjadi sejak proklamasi kemerdekaan bergaung.

Beberapa pekan setelah 17 Agustus 1945, di Serang, wilayah Banten, Tan Malaka bertemu dengan Sjahrir. Mungkin itulah buat pertama kalinya tokoh kiri radikal di bawah tanah itu berembug dengan sang tokoh sosial demokrat. Tan Malaka dan Sjahrir secara ideologis berseberangan; seperti halnya tiap Marxis-Leninis, Tan Malaka menganggap seorang sosial-demokrat sejenis Yudas.

Tapi seperti dituturkan kembali oleh Abu Bakar Lubis —orang yang menyatakan pernah dapat perintah Presiden Soekarno untuk menangkap Tan Malaka—dalam pertemuan di Serang itu Tan Malaka mengajak Sjahrir untuk bersama-sama menyingkirkan Soekarno sebagai pemimpin revolusi. Menurut cerita yang diperoleh A.B. Lubis pula, Sjahrir menjawab: jika Tan Malaka bisa menunjukkan pengaruhnya sebesar 5 persen saja dari pengaruh Soekarno di kalangan rakyat, Sjahrir akan ikut bersekutu.

Ada sikap meremehkan dalam kata-kata Sjahrir itu. Konon ia juga menasihati agar Tan Malaka berkeliling Jawa untuk melihat keadaan lebih dulu sebelum ambil sikap.

Jika benar penuturan A.B. Lubis (saya baca dalam versi Inggris, dalam jurnal Indonesia, April 1992), pertemuan di Serang itu lebih berupa sebuah perselisihan: sang ”radikal” tak cocok dengan sang ”pragmatis”.

Tan Malaka tampaknya hendak menjalankan tesis Trotsky tentang ”revolusi terus-menerus”. Bagi Trotsky, di sebuah negeri seperti Rusia dan Indonesia—yang tak punya kelas borjuasi yang kuat—revolusi sosialis harus berlangsung tanpa jeda. Trotsky tak setuju dengan teori bahwa dalam masyarakat seperti Rusia dan Indonesia revolusi berlangsung dalam dua tahap: pertama, tahap ”borjuis” dan ”demokratis”; kedua, baru setelah itu, ”tahap sosialis”.

Bagi Trotsky, di negeri yang ”setengah-feodal dan setengah-kolonial”, kaum borjuis terlampau lemah untuk menyelesaikan agenda revolusi tahap pertama: membangun demokrasi, mereformasi pemilikan tanah, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi. Maka kaum proletarlah yang harus melaksanakan revolusi itu. Begitu tercapai tujuannya, kelas buruh melanjutkan revolusi tahap kedua, ”tahap sosialis”.

Ini tentu sebuah pandangan yang terlampau radikal—bahkan bagi Rusia pada tahun 1920-an, di suatu masa ketika Lenin terpaksa harus melonggarkan kendali Negara atas kegiatan ekonomi, dan kelas borjuis muncul bersama pertumbuhan yang lebih pesat. Di Indonesia agenda Trotskyis itu bisa seperti garis yang setia kepada gairah 1945. Dilihat dari sini, niat Tan Malaka tak salah: ia, yang melihat dirinya wakil proletariat, harus menggantikan Soekarno, wakil kelas borjuis yang lemah.

Tapi Sjahrir, sang ”pragmatis”, juga benar: pengaruh Tan Malaka di kalangan rakyat tak sebanding dengan pengaruh Bung Karno. Dunia memang alot. Di sini ”pragmatisme” Sjahrir (yang juga seorang Marxis), sebenarnya tak jauh dari tesis Tan Malaka sendiri. Kita ingat tesis pengarang Madilog ini: revolusi lahir karena ”berbagai keadaan”, bukan karena adanya pemimpin dengan ”otak yang luar biasa”.

Tapi haruskah seorang revolusioner hanya mengikuti ”berbagai keadaan” di luar dirinya? György Lukács, pemikir Marxis yang oleh Partai Komunis pernah dianggap menyeleweng itu, membela dirinya dalam sebuah risalah yang dalam versi Jerman disebut Chvostismus und Dialektik, dan baru diterbitkan di Hungaria pada 1996, setelah 70 tahun dipendam.

Dari sana kita tahu, Lukács pada dasarnya dengan setia mengikuti Lenin. Ia mengecam ”chvostismus”. Kata ini pernah dipakai Lenin untuk menunjukkan salahnya mereka yang hanya ”mengekor” keadaan obyektif untuk menggerakkan revolusi. Bagi Lenin dan bagi Lukács, revolusi harus punya komponen subyektif.

Tentu, ada baku pengaruh antara dunia subyektif dan dunia obyektif; ada interaksi antara niat dan kesadaran seorang revolusioner dan ”berbagai keadaan” di luar dirinya. Tapi, kata Lukács, di saat krisis, kesadaran revolusioner itulah yang memberi arah. Penubuhannya adalah Partai Komunis.

Tapi seberapa bebaskah ”kesadaran revolusioner” itu dari wacana yang dibangun Partai itu sendiri? Saktikah Partai Komunis hingga bisa jadi subyek yang tanpa cela, sesosok hero?

Ternyata, sejarah Indonesia menunjukkan PKI juga punya batas. Partai ini harus mengakui kenyataan bahwa ia hidup di tengah ”lautan borjuis kecil”. Agar revolusi menang, ia harus bekerja sama dengan partai yang mewakili ”borjuis kecil” itu. Ia tak akan berangan-angan seperti Tan Malaka yang hendak merebut kepemimpinan Bung Karno. Di bawah Aidit, PKI bahkan akhirnya meletakkan diri di bawah wibawa Presiden itu.

Pada 1965 terbukti strategi ini gagal. PKI begitu besar tapi kehilangan kemandirian dan militansinya. Ia tak melawan pada saat yang menentukan, tatkala militer dan partai ”borjuasi kecil” yang selama ini jadi sekutunya menghantamnya. PKI terbawa patuh mengikuti jalan Bung Karno, sang Pemimpin Besar Revolusi, yang mementingkan persatuan nasional.

Terkurung di bawah wacana ”persatuan nasional”, agenda radikal tersisih dan sunyi. Terutama dari sebuah Partai yang mewakili sebuah minoritas—yakni proletariat di sebuah negeri yang tak punya mayoritas kaum buruh. Tan Malaka sendiri mencoba mengelakkan ketersisihan itu dengan tak hendak mengikuti garis Moskow, ketika pada 1922 ia menganjurkan perlunya Partai Komunis menerima kaum ”Pan-Islamis”—yang bagi kaum komunis adalah bagian dari ”borjuasi”—guna mengalahkan imperialisme.

Tapi ia juga akhirnya sendirian. Sang radikal, yang ingin mengubah dunia tanpa jeda tanpa kompromi, bergerak antara tampak dan tidak. Ia muncul menghilang bagaikan titisan dewa. Sejak Agustus 1945, Tan Malaka adalah makhluk legenda.

Sebuah legenda memang memikat. Tapi dalam pembebasan mereka yang terhina dan lapar, sang pahlawan sebaiknya mati. Revolusi tak pernah sama dengan dongeng yang sempurna.

Jakarta, 7 Agustus 2008.

~Majalah Tempo Edisi. 25/XXXVII/11 – 17 Agustus 2008~

dari www.caping.wordpress.com//

(untuk “Catatan Pinggir” lebih lengkapnya, silahkan klik di website “Catatan Pinggir” di samping…)

NB: Akhirnya aku bisa menikmatinya! Buku berat setebal 539 halaman itu… Dan tulisan lainnya—sastra nobel—dari salah satu penulis yang di-referensi-kan oleh GM. Rabindranath Tagore, Rumah dan Dunia.

Kata Nikhil (suami dari Bimala) pada istrinya: Aku ingin kau melangkah ke dunia luar, dan menemukan realitas. Setiap hari hanya mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, menghayati kehidupanmu seputar tata cara dan kesibukan rumah tangga—bukan untuk itu kamu dilahirkan!

Hmm…sebuah cara pikir yang agaknya sedikit asing dan aneh, terutama untuk masa itu. Dan di India. Negeri dimana masih terdapat perempuan (janda) yang dipaksa membakar dirinya hidup-hidup—dan itu bukan sekedar dongeng Shinta dalam “Ramayana.”

Tapi saat itu, di Indonesia, seorang perempuan bernama Kartini pun telah hidup, dan berkarya. Menjadi pemantik bagi sekian perempuan—dan lelaki, dari bangsanya tercinta, dunia bahkan. Untuk perjuangan. Untuk (demi) kesetaraan.