Kenaikan Harga BBM: Bukan Jalan Satu-satunya!

 

JK beberapa hari lalu mengatakan, 80% penerima subsidi BBM selama ini adalah kalangan mampu. Sehingga, jika kita menolak rencana kenaikan BBM tersebut maka kita justru menyokong ketidakadilan. (Sekedar mengingatkan. Baru beberapa minggu lalu, Pemerintah bertahan untuk tak menaikkan harga BBM, meskipun harga minyak mentah dunia telah merangkak naik!). Dan Amien Rais mengatakannya “cekak pikiran.”

 

Padahal….

Melonjaknya harga minyak mentah dunia hingga 120 dollar AS per barrel yang dijadikan sebagai biang dari membengkaknya subsidi BBM—menurut beberapa analis—tak lepas dari permainan para investor skala global yang berpindah dari pasar saham ke pasar komoditas (ex. minyak mentah). Jadi bukankah kita terjebak?

 

Sementara di sebuah stasiun TV swasta, eksplorasi di sumur-sumur minyak “liar” di Blora dilakukan secara tradisional oleh masyarakat lokal yang kemudian dihargai PT. Pertamina dengan hanya Rp 90.000,00 per dua ratus liter? Tidakkah sedikit hal itu cukup menunjukkan kepada kita bahwa “ada yang salah,” “ada yang tak semestinya.”

 

* * *

 

Kita dicekoki dalih bahwa “kenaikan harga BBM adalah satu-satunya jalan yang harus ditempuh pemerintah.” Padahal, menurut Rizal Ramli—pengamat ekonomi—(kurang lebih) logika yang digunakan dengan mengatakan bahwa naiknya harga minyak mentah dunia menyebabkan membengkaknya subsidi BBM adalah tak tepat. Indonesia masih sebagai eksportir yang seharusnya menangguk untung dari kenaikan tersebut. Tidak melulu menanggung rugi karena mengimpor. Lagipula, subsidi selama ini salah satu yang terbanyaknya justru untuk membayar ketidak-efisienan Pertamina dan PLN. Tentu sudah diketahui oleh publik, bagaimana manajemen di sana, tingkat KKN, kebocoran transmisi yang mencapai 11%, dan mewahnya fasilitas yang disediakan untuk pegawainya.

 

Selain perubahan sistem dan perbaikan efisiensi pada kedua BUMN yang terus saja kontroversial tersebut, pemberantasan mafia-mafia pada jual beli minyak, Pemerintah juga seharusnya mengkaji ulang pembayaran utang luar negerinya. Kita juga tak seharusnya lupa tentang utang BLBI dan utang rekapitalisasi perbankan yang masih ditanggung hingga sekarang dan dua puluhan tahun ke depan. Jika Pemerintah berani tegas mengambil sikap untuk menghentikan pembayaran utang yang tak semestinya tersebut—seperti digulirkan beberapa analis ekonomi, maka setidaknya anggaran itu bisa dialokasikan untuk memenuhi hak-hak kontitusional rakyat atas pendidikan, kesehatan, penghidupan yang layak, dan lainnya. Bagaimana mungkin kita membayar utang kepada para bankir pengemplang (atau setidaknya para oportunis spekulan yang membeli bank pemerintah saat krisis dengan harga yang sangat murah)?

 

Simak pendapat Revrisond Baswir. Pembandingan anggaran dalam APBN dan APBN-P. Pengusaha neoliberalis telah berpelukan dengan orang-orang pemerintahan untuk sama-sama menyerukan kenaikan harga BBM sebagai satu-satunya jalan yang harus ditempuh. Sayang, ia tak cukup didengar. Justru yang lainnya (Guru Besar) yang berseberangan (secara ideologis), yang memegang otoritas kebijakan fiskal—perekonomian makro.

 

Bagaimana pun, adalah kekeliruan jika berdalih bahwa kenaikan harga minyak mentah dunia tidak bisa diprediksikan. Setidaknya dengan membaca kumpulan tulisan berikut, kita menjadi tahu bahwa pro-kontra pengurangan subsidi BBM sudah pernah terjadi. Demikian juga “keberpihakan” beberapa tokoh intelektual pada iklan “Dukung Pengurangan Subsidi BBM” tahun 2005, beserta argumen—yang meskipun logis, tapi dinilai tidak cukup sensitif dengan penderitaan rakyat.

 

Adalah agar kita tak lupa. Dan mampu belajar. Supaya tak gampang mengamini berbagai dalih dan dalil. Apalagi pemutarbalikan logika berpikir.

 

Demikian juga tulisan berikutnya tentang beberapa alternatif lain yang berorientasi jauh ke depan seperti tawaran hedging minyak, penghematan BBM secara konsisten, alternatif bahan bakar non fosil, dan tentu saja perombakan sistem di Pertamina dan PLN, adalah supaya tak melulu membikin kebijakan-kebijakan yang instan. Dan orientasi tak terfokus pada “mengamankan APBN-P” semata.

Silahkan download:

subsidi_bbm_2005.pdf : Kontroversi Iklan Dukung Pengurangan Subsidi BBM Tahun 2005.

krisis_minyak_subsidi_bbm.pdf: Beberapa Alternatif .

Dan silahkan kunjungi website Uni Sosial Demokrat di samping, untuk pencarian lebih lengkap. Kumpulan tulisan baik dan kritis dari berbagai media disajikan di sana.